LONDON, Jum’at (Middle East Monitor): Saya mencukur jenggot agar petugas keamanan Bandara Ben Gurion ‘Israel’ tidak mencap saya sebagai “teroris”. Belakangan ini, memegang paspor Turki di bandara ‘Israel’ agak kurang menguntungkan. Saya diinterogasi selama setengah jam dan menganggap diri saya beruntung, karena beberapa rekan saya ditahan lebih dari enam jam.
Pada perjalanan kali ini saya benar-benar beruntung, karena tiba di Palestina hanya satu hari sebelum serangan teroris yang sangat mencekam di Bandara Ataturk Istanbul. Tak hanya itu, sejak keberangkatan saya dari Turki ada pula upaya kudeta yang berhasil digagalkan. Lantas, diikuti dengan maklumat negara dalam kondisi darurat. Saya sangat bingung mengikuti berita-berita dari Turki, tapi di saat yang sama saya memahami tentang arti sebenarnya hidup “di bawah penjajahan” di Palestina.
Tak punya pilihan “Kau ingin kembali ke negaramu?” tanya salah seorang teman Palestina. Ia tahu bahwa beberapa teman Turki yang berpikiran sekuler ingin meninggalkan Turki, karena pemerintah tampaknya semakin otoriter pasca-kudeta. “Kau ingin meninggalkan Palestina?” Saya balik bertanya tanpa menjawab pertanyaannya. “Saya ingin pergi, tapi rasanya saya tidak akan pergi,” ujar teman Palestina saya.
Seperti kutipan terkenal dari sebuah film Turki, “Kenapa seseorang mencintai negaranya? Karena ia tak punya pilihan lain.” Saya tidak bisa membayangkan betapa sulit dan melelahkan secara emosional bagi teman saya. Karena, sebagai orang Palestina ia harus melewati sejumlah pos pemeriksaan setiap hari di negaranya sendiri. Bahkan satu pengalaman buruk di sebuah pos pemeriksaan lebih dari cukup bagi saya untuk setidaknya memiliki pemahaman dasar tentang batasan-batasan tak berperikemanusiaan yang diberlakukan penjajah ‘Israel’.
Saat bepergian dengan rekan-rekan saya ke bagian lain dari “Tembok Pemisah” (lebih tepatnya disebut “Tembok Pencaplokan”) untuk mengunjungi salah satu desa Badui yang ingin dihancurkan otoritas ‘Israel’ dengan dalih “masalah keamanan”, dua serdadu ‘Israel’ bersenjata lengkap naik ke atas bis dan memeriksa paspor dan kartu identitas kami. Meskipun para penumpang berasal dari berbagai belahan dunia, para serdadu – sungguh mengherankan – hanya meminta orang-orang Turki dan Palestina turun dari bis.
Mereka menggeledah barang-barang dan menginterogasi kami. Akhirnya mereka melepaskan kami, kecuali salah seorang rekan Palestina saya. Warga Palestina di Tepi Barat terjajah harus memiliki izin sementara untuk bepergian ke sisi lain Tembok Pemisah, dan meskipun teman saya memiliki izin sah yang berlaku setiap hari selama seminggu, komandan di pos pemeriksaan itu tidak membiarkannya lewat dengan dalih “itu hari Sabtu”. Ia menggunakan kekuasaannya untuk melanggar hak asasi teman saya untuk bebas bergerak. Sayangnya, pos pemeriksaan ada di mana-mana dan karena teman saya tidak mau kami tinggal bersamanya, ia akhirnya berjalan selama lebih dari dua mil di padang pasir yang sangat panas sebelum menumpang mobil ke desa terdekat.
“Welcome to the club!” katanya kepada saya dengan ceria sambil mengemas kembali tasnya di pos pemeriksaan. Begitulah warga Palestina, mereka bersikap positif meskipun ketidakadilan menimpa mereka. Mereka masih bisa tertawa dalam situasi yang mereka hadapi. Mungkin ini salah satu dari sekian banyak hal yang tersisa bagi mereka untuk diandalkan. Contoh lainnya, saya bertemu seorang pengungsi lansia di kamp pengungsi Aida di dekat Bayt Lahm, Hajj Abu Sabri namanya. Ia melarikan diri dari desanya karena Nakba pada 1948. Kini ia harus tinggal di kamp, dimana penduduknya menderita akibat kekurangan pelayanan dasar. Ia masih penuh harapan bahwa suatu hari ia akan bisa kembali ke desanya. “Saya lebih tua dari ‘Israel’,” katanya sambil tertawa.
Lima fakta tak mengenakkan Meskipun para pengunjung terkejut dengan apa yang mereka lihat di Palestina terjajah, kehidupan sehari-hari terus berjalan, sekalipun di bawah kondisi ekstrem. Inilah lima fakta tak mengenakkan tentang hidup di bawah penjajahan (catatan: ini bukan daftar menyeluruh atau definitif): 1. Air sangat penting bagi kehidupan. Namun, otoritas ‘Israel’ menerapkan rezim apartheid air di Wilayah Palestina Terjajah (OPT), dimana akses warga Palestina terhadap sumber-sumber air di tanah mereka sendiri dibatasi. Warga Palestina mengonsumsi air sekitar 79 liter per kapita per hari di Tepi Barat pada tahun 2014. Angka tersebut jauh di bawah angka minimum yang direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni 100 liter per kapita per hari untuk penggunaan skala domestik. ‘Israel’ juga merampas sejumlah mata air, yang digunakan untuk irigasi dan rekreasi. Tiga puluh mata air dikuasai sepenuhnya oleh para pemukim ilegal Yahudi, dan mereka sama sekali tak membiarkan warga Palestina mengakses area tersebut. Selain itu, warga Palestina juga hanya boleh mengakses sebagian pesisir Laut Mati, namun seringkali mereka malah tak diizinkan ke sana. 2. Prinsip “tolak pajak tanpa perwakilan rakyat” (seruan dalam Perang Kemerdekaan Amerika sebagai wujud protes karena harus membayar pajak ke London, tapi mereka tak memiliki perwakilan di parlemen-red) telah dilanggar dengan sistem identitas yang diberlakukan ‘Israel’. Sistem tersebut dibuat untuk membatasi tempat warga Palestina bisa tinggal dan membatasi partisipasi politik mereka. Sekitar 300.000 warga Palestina di Timur Baitul Maqdis tidak memiliki hak pilih dan tidak menikmati fasilitas publik, padahal mereka dikenakan pajak oleh ‘Israel’. 3. ‘Israel’ menerapkan kebijakan pencaplokan de facto melalui permukiman-permukiman ilegal Yahudi. Tentu saja itu ilegal berdasarkan hukum internasional seperti termaktub dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat. Tak hanya itu, permukiman-permukiman ilegal itu juga mengeksploitasi sumber-sumber daya warga Palestina. Otoritas ‘Israel’ memperkirakan, nilai barang-barang yang diproduksi di permukiman-permukiman ilegal Yahudi yang berlokasi di Tepi Barat dan diekspor ke Eropa sekitar $300 juta per tahun. Selain eksploitasi ekonomi, para pemukim ilegal Yahudi juga bisa dengan bebas terus melakukan serangan terhadap warga Palestina dan properti mereka tanpa ada tuntutan apapun atas aksi kejahatan tersebut. 4. Kebebasan bergerak terus menerus dilanggar. Penjajah Zionis telah menerapkan sistem jalan terpisah (antara warga ‘Israel’ dan Palestina) sehingga warga Palestina dilarang berkendara lebih dari 65 km di jalan-jalan di Tepi Barat. Jalan-jalan tersebut hanya boleh digunakan oleh para pemukim ilegal Yahudi. Belum lagi ratusan penghalang jalan dan 99 pos-pos pemeriksaan di Tepi Barat. Selain itu, ada pula Tembok Pemisah sepanjang 712 kilometer yang merupakan wujud nyata penjajahan ‘Israel’. Sekitar 85 persen Tembok dibangun di wilayah terjajah, bukannya di sisi ‘Israel’ yang secara internasional dikenal sebagai Garis Hijau. 5. ‘Israel’ membatasi sektor komunikasi perangkat gerak selama bertahun-tahun, dan melarang operator-operator Palestina menyediakan internet 3G. Alasannya, masalah keamanan ada di mana-mana. Perlu diketahui, layanan internet di Tepi Barat terjajah masih merupakan yang paling lambat di dunia.
“Saya cinta Turki!” Palestina terasa seperti rumah saya sendiri. Mengatakan “Saya berasal dari Turki” merupakan kunci agar diperlakukan seperti teman senegara di sana. “Saya cinta Turki!” dan “Saya cinta Erdogan!” boleh jadi itu dua kalimat yang paling sering saya dengar dalam percakapan sehari-hari saya dengan warga setempat. Dalam konteks ini, memegang paspor Turki merupakan suatu kehormatan di Palestina. Palestina merupakan satu dari sejumlah negara yang menyatakan solidaritas mereka terhadap Turki dan rakyatnya saat terjadi upaya kudeta pada Juli lalu, dengan mengerahkan massa ke jalan-jalan dan membawa bendera Turki. “Kau berada di sini lebih dari dua bulan,” kata teman Palestina saya. “Kau ingin meninggalkan Palestina?” “Tidak,” jawab saya tanpa ragu. “Saya tidak ingin pergi, tapi saya harus pergi.” Saya mencintai negara saya. Saya mencintai Palestina. Dan saya tidak punya pilihan lain.* (Middle East Monitor | Sahabat Al-Aqsha)
Dikutip dari Sahabat al-Aqsha
]]>